Permainan role playing game, di mana pemain menggunakan senjata dan membunuh untuk bertahan hidup, seperti PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG, menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mempertimbangkan fatwa haram untuk game PUBG. Kemkominfo pun menanggapi pertimbangan tersebut.

Baca juga: 4 Bidang Startup Yang Memiliki Potensi Kesuksesan Di Masa Depan

Dalam proses pengkajian oleh MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang mengkaji fatwa haram game PlayerUnknown's Battle Grounds (PUBG). Fatwa tentang hal tersebut bakal diputuskan bulan depan. MUI akan mendukung game yang berorientasi pendidikan. Tapi untuk game yang mengajarkan kekerasan dan pornografi akan ditolak. Sebelumnya, PUBG menjadi sorotan setelah terjadi penembakan brutal oleh teroris di dua masjid di Selandia Baru. MUI masih melakukan kajian mendalam untuk menjadi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa.

Pembatasan waktu bermain

Bukan cuma MUI, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun meramaikan pemberitaaan dengan melontarkan wacana pembatasan bermain game. Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan pembatasan durasi main game PlayerUnknown's Battleground (PUBG) Mobile.

Sempat menjadi berita hoax telah diblokir

Pada akhir 2018 lalu tersebar kabar bahwa Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) akan diblokir oleh Kemkominfo pada 31 Januari 2019. Padahal, per 31 Desember 2018 lalu Kemkominfo sebenarnya juga sudah menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut sebagai hoax alias kabar bohong. Sejauh ini Kemkominfo pun tidak berencana melakukan pemblokiran game-game tertentu.

Disebut merugikan negara

 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjelaskan ketika seseorang mengunduh game online berbayar atau melakukan transaksi pembelian di dalam game yang notabene publisher atau studionya dari luar negeri sama saja dengan mengalirkan dana ke luar negeri. Apalagi jika hal ini terjadi terus menerus, maka defisit neraca pembayaran Indonesia akan semakin melebar. Misalnya, harga barang digital di dalam game seharga 14.000 Rupiah namun ketika transaksi pembelian dilakukan oleh dua juta orang per hari, tentu membuat dana yang keluar dari Indonesia cukup besar.

Kurang ketatnya pembatasan usia pemain

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Elektronik, Kemkominfo mengembangkan klasifikasi membagi ketentuan penggunaan berdasarkan kategori konten dan kelompok usia pengguna. Adapun pembagian kelompok usia terdiri dari lima kelompok, yaitu (1) kelompok usia 3 tahun atau lebih, (2) kelompok usia 7 tahun atau lebih, (3) kelompok usia 13 tahun atau lebih, (4) kelompok usia 18 tahun atau lebih, dan (5) kelompok semua usia. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yang mengandung kekerasan di dalam game seharusnya hanya boleh dimainkan oleh usia 13 tahun atau lebih, akan tetapi tidak adanya pembatasan usia pemain mengakibatkan game ini dapat dimainkan oleh semua umur.

Baca juga: How To Cook Big Steak Alá Adhika Maxi