Pemerintah Indonesia resmi tetapkan kebijakan pajak digital atau pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada Selasa (31/03/2020) yang lalu. Hal ini tentu akan mempengaruhi berbagai perusahaan digital yang berada di Indonesia, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari nilai transaksi dalam layanan digital seperti Netflix.

coins-948603_1280.jpg

Foto: stevepb/Pixabay

Tidak hanya itu, seperti dilansir dari berbagai media lokal, pemerintah pun disebut akan turut menagih pajak penghasilan (PPh) dari para perusahaan digital yang hingga kini belum terlaksana.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tengah mewabah. Sementara itu, jika perusahaan yang bersangkutan tidak mematuhi peraturan tersebut, maka menteri komunikasi dan informatika dapat memutus akses perusahaan atas permintaan menteri keuangan.

Tentu saja, penetapan peraturan ini pun bukan tanpa alasan. Dalam sebuah konferensi video pada Rabu (1/4/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa terjadi peningkatan transaksi elektronik atau digital dalam kondisi wabah COVID-19 serta social distancing yang tengah terjadi saat ini. 

Beberapa contohnya meliputi Netflix dan Zoom Cloud Meetings yang kini banyak digunakan untuk berkomunikasi semasa Work From Home (WFH). Kedua layanan ini memiliki significant economic presence, sehingga layanan-layanan ini dapat menjadi subjek pajak luar negeri Indonesia.

Baca juga: 5 Museum di Indonesia Yang Menawarkan Pameran dan Tur Virtual di Google Arts & Culture

Tags: Bisnis, Keuangan, Pajak Digital